Kamis, 21 Maret 2019 - 16:51:35 WIB - Dibaca : 452 Kali

Hadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintahan Tahun 2019 di Jakarta

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Berkomitmen Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Editor: Nurhadi - Rep: Muhammad Imam Lutfi - Foto: Muhammad Imam Lutfi
Teks foto: Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola disektor publik tidak perlu diragukan lagi.
JAKARTA, HUMAS - Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola disektor publik tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami. HY, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan intern Pemerintah Tahun 2019 yang berlangsung di Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (21/03/2019).
 
 
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah  yang  dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Republik Indonesia ini mengangkat tema "Penguatan APIP Dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Yang Berkualitas", yang berlangsung selama satu hari penuh dari pukul 08.00 -16.30 Wib dan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana. 
 
Rakornas ini menghadirkan 1.200 peserta yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L/Pemda sebanyak 628 orang,  Perwakilan BPKP sebanyak 80 peserta, Aliansi Auditor Internal Indonesia sebanyak 11 peserta,  Sekretaris Jenderal K/L dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 481 peserta. 
 
Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana menegaskan, trend opini atas laporan keuangan baik pusat maupun daerah menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan mengalami peningkatan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun buku 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 
 
Namun demikian menurut beliau lagi, tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJMN 2015-2019 sehingga harus mengoptimalkan pencapaian target target pemerintah sesuai NAWA CITA Bapak Presiden Joko Widodo sekaligus persiapan untuk RPJMN periode berikutnya. 
 
"Selama periode ini sinergi APIP dengan para pihak terkait telah mengukir prestasi diberbagai sektor seperti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas laporan keuangan, peningkatan kapabilitas dan kapasitas APIP serta membantu proses akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa," Ujar Adi.
 
Sementara itu usai pembukaan rakornas,  Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Bustami. HY menyampaikan komitmen kita Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan serta tata kelola sektor publik. 
 
Saat ini lanjut Bustami, kita Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 yang lalu telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  artinya pengelolaan keuangan dan tata kelola sektor publik kita sudah baik dan optimal. 
 
 
"Kedepannya kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan Pemerintah Daerah, untuk sampai ketahap inti diperlukan langkah-langkah strategis, sinergi dan komitmen semua pihak yang terkait untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pembangunan," Pungkas Bustami.
 
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis,  Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkalis Febriman Durya dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bengkalis Dedi Kurniawan.
 

Berita Lainnya

Tulis Komentar