FLASHNEWS

Asisten Pemerintahan

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 
NOMOR 34 TAHUN 2016
 
TENTANG
 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIS  DAERAH
 
Bagian Kedua
 
ASISTEN PEMERINTAHAN
 
Pasal 5
 

1. Asisten Pemerintahan melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi serta mengoordinasikan Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Hukum, Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Bagian Administrasi Kerjasama Daerah.

2. Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

  • pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang tata pemerintahan dan otonomi daerah,  hukum,  dan pengelolaan perbatasan serta administrasi kerjasama daerah;
  • pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program dibidang tata pemerintahan dan otonomi daerah, hukum,  dan pengelolaan perbatasan serta administrasi kerjasama daerah;
  • pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang tata Pemerintahan dan otonomi daerah, hukum,  dan pengelolaan perbatasan serta administrasi kerjasama daerah;
  • pelaksanaan koordinasi dan memantau penyelenggaraan tugas dan program dengan perangkat daerah dan instansi terkait, yang terdiri dari:
  1. Badan Kesbang dan Politik;
  2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  3. Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah;
  4. Dinas Lingkungan Hidup;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa;
  6. Dinas  Pemadam  Kebakaran;
  7. Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil;
  8. Dinas Perumahan,   Kawasan     Pemukiman    dan Pertanahan;
  9. Sekretariat DPRD;
  10. Satuan Polisi Pamong Praja;
  11. Kecamatan dan Kelurahan; dan
  12. Komisi Pemilihan Umum.
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi Asisten Pemerintahan, terdiri dari: 
  • Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  • Bagian Hukum;
  • Bagian Pengelolaan Perbatasan; dan
  • Bagian Administrasi Kerjasama Daerah.